Secara umum, kekuatan figur SBY sangat berpengaruh dalam menentukan hasil pemilu legislatif dan presiden 2009. SBY dan Partai Demokrat bahkan berhasil mengeruk keuntungan dari suara-suara partai Islam dengan mencitrakan diri sebagai sosok nasionalis-religius. Faktor ini didukung dengan kelemahan-kelemahan partai Islam. Di lain sisi, kehadiran dua partai baru di bawah pimpinan jendral produk Orde Baru, yang sebenarnya hanya pecahan Golkar, berhasil lolos ambang batas parlemen. Namun, meskipun menang, pemerintahan SBY tidaklah aman karena sistem pemerintahan di Indonesia bisa disebut campuran presidensial parlementari. Ini membuat SBY mau tidak mau tetap menyusun koalisi besar dan gemuk.
Presiden SBY, menurut Rizal Sukma, merupakan politis Indonesia yang paling siap menghadapi pemilu 2009. Ia menyebut SBY sebagai; “Indonesia’s first truly modern politician, well adapted to a contemporary political landscape domnated by the electronic media,” (Sukma, 61). Sukma menyebutkan, SBY dengan sadar merawat citra di mata publik dan menghindari kebijakan yang menurunkan popularitasnya di mata para pemilih. Alhasil, pemerintahan SBY tampak popular dengan kesan terdapat perbaikan ekonomi berarti. Terlebih, SBY mengeluarkan kebijakan populis seperti bantuan langsung tunai dan penurunan harga BBM menjelang pemilu legislatif. Jajak pendapat Saiful Mujani menyebutkan, sebanyak 66 persen responden merasa ekonomi Indonesia lebih baik pada 2009 setelah lima tahun dipimpin SBY-Kalla (Mujani, 344). Jajak pendapat LSI, seperti dikutip Rizal Sukma, menyebutkan 70 persen responden puas dengan kepemimpinan SBY.
Dalam pemilu legislatif, Partai Demokrat meraup untung besar dari tingginya popularitas SBY. Suara partai ini tumbuh hampir tiga kali lipat dari 7,5 persen pada 2004 menjadi 20,9 persen pada 2009. Suara ini membuat Partai Demokrat leluasa untuk mengusung calon presiden sendiri.
Meskipun secara kasat mata Partai Demokrat menang, partai-partai pecahan Golkar sebenarnya mendominasi hasil pemilu. Partai pemenang pada pemilu 2004 itu pecah menghasilkan Partai Hanura dan Partai Gerindra. Jika suara Golkar, Gerindra dan Hanura pada pemilu 2009 digabung, angka ketiga partai itu menjadi 22,8 persen. Angka ini mirip dengan perolehan Golkar ketika memenangi pemilu 2004 dengan 21,6 persen suara.
Banyak pengamat menyebut hasil pemilu legislatif ini sebagai kembalinya jendral-jendral. Namun, penghitungan di atas menunjukan terjadi kerinduan terhadap Orde Baru dengan keperkasaan Golkar. Partai Gerindra dan Hanura dipimpin oleh dua jendral orde baru. Pemimpin Hanura, Wiranto merupakang panglima ABRI di masa-masa akhir Soeharto. Sementara, pemimpin Gerindra, Prabowo merupakan bekas Panglima Kostrad dan menantu bekas presiden Soeharto. Pada pemilu presiden 2014, kecenderungan laten di masyarakat ni semakin tampak jelas dalam barisan pendukung Prabowo Soebianto sebagai presiden.
Dengan kekuatan citra SBY, ia dapat dengan gampang memenangi pemilu presiden 2009. Terlebih, partai-partai politik gagal menghasilkan kader-kader baru untuk maju menantang calon petahanan tersebut. PDI-P mengusung Mega yang tidak lagi disukai masyarakat karena dianggap gagal memimpin sebagai presiden. Sementara, Partai Golkar mengusung calon yang tidak cukup populis seperti JK dan Wiranto.
Hasil pemilu legislatif 2009 juga menghasilkan DPR dengan kinerja buruk. Dari target pengesahan 247 Rancangan Undang-undang, DPR hanya berhasil mengesahkan 126 RUU menjadi UU. [i] Perubahan sistem menjadi proporsional terbuka mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Sistem ini mendorong poitik uang untuk semakin gencar. Akibatnya, calon yang terpilih adalah calon dengan kantong tebal dan bukan berdasarkan kemampuan dan integritas. Politisi PDI-P Pramono Anung memperkirakan, butuh dana ratusan juta (600 juta-6 miliar) agar bisa terpilih sebagai anggota DPR. [ii]
Pemilu legislatif 2009 juga menyisakan kekecewaan terhadap partai Islam. Suara partai-partai Islam terpuruk. Total suara partai Islam pada 2009 hanya mencapai 24,1 persen. Padahal, mereka berhasil meraup hingga 32,5 persen pada pemilu sebelumnya. Partai Islam, termakan oleh kecenderungan nasionalis, memilih menjadi catch all party atau partai yang menyasar semua golongan. Pilihan untuk membuka diri menjadikan mereka tidak lagi memiliki nilai pembeda yang kuat dengan partai-partai nasionalis. Partai-partai Islam gagal menawarkan kekuatan politik Islam sebagai alternatif. Artinya, mereka tidak dapat menjalankan fungsi partai dengan efektif untuk menyerap dan mewujudkan aspirasi rakyat. Selain itu, kekuatan citra SBY dibarengi dengan penggembosan PKB oleh faksi PKB Abdurahman Wahid turut membuat jumlah suara partai Islam merosot.
Pemilu presiden 2009 juga memberikan pelajaran berharga bagi rakyat Indonesia dalam menghadapi pemilu presiden 2014. Strategi pencitraan SBY yang berhasil pada pemilu 2009 menghasilkan pemerintahan yang mengecewakan banyak rakyat selama lima tahun setelahnya. Sebanyak tiga menteri dari pemerintahan tersebut mesti terseret kasus korupsi. Kekecewaan rakyat membuat para pemilih 2014 semakin kritis. Ini memaksa partai-partai politik tidak bisa lagi mencalonkan sembarangan orang untuk maju dalam pemilu presiden. Tekanan ini cukup menghasilkan figur muda Joko Widodopada pemilu 2014.
Meskipun menang secara mutlak, SBY tidak lantas serta merta bisa membentuk pemerintahannya sendiri. Ia tetap menawarkan partai-partai untuk bergabung. SBY menyebut, tawaran seluas mungkin itu sebagai niat untuk “memberi ruang kebersamaan.” Banyak yang menganggap pilihan SBY tersebut tidak tepat. Sebab, meskipun berhasil menguasai lebih 50 persen kursi, koalisi ini tidak lantas memberi dukungan pada kebijakan pemerintah dan membela pemerintah. Apalagi, partai-partai tersebut acap kali berkelahi dalam koalisi ketika menyangkut kepentingan sektoral mereka. Sebagai contoh, rencana SBY untuk menaikan BBM sempat mendapat penolakan dari Partai Golkar dan PKS. Alih-alih, kekuatan mereka, seperti Golkar, justru menjadi posisi tawar di dalam negeri.
Pilihan SBY untuk menumpuk modal politik meskipun berhasil menguasa
banyak kursi di parlemen merupakan sebuah keterpaksaan. Meskipun Indonesia menganut sistem presidensial, parlemen Indonesia memiliki kekuasaan besar. Bekas Kepala Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD membenarkan keputusan SBY karena ia bersandra oleh partai-partai politik lainnya;
Itulah sebabnya, presiden dihadapkan pada paksaan untuk selalu memperhatikan parpol-parpol. Dia akan merangkul parpol agar tak ada guliran bola politik yang mengarah pada munculnya dua pertiga dari dua pertiga kekuatan di DPR dan dua pertiga dari tiga perempat di MPR yang melawannya. Sistem presidesial kita kemudian tak dapat mengelak dari keharusan untuk tampil dengan gaya parlementer. Sistem multipartai menyebabkan presiden tak dapat mengabaikan parpol-parpol.[iii]
DPR bukan hanya dapat menjatuhkan presiden yang dipilih rakyat, DPR juga menyandera presiden dengan memiliki hak untuk ikut menentukan panglima TNI dan Kapolri. Bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM menganggap, aturan seperti itu memperlemah sistem presidensial. [iv]
Pelajaran hasil pemerintahan koalisi 2009-2014 menunjukan, pemerintahan stabil juga tidak terwujud. Isu Bank Century menyandera pemerintahan Demokrat. Untuk itu, sebaiknya Indonesia kembali membenahi konstitusi untuk tegas pada salah satu sistem; baik parlementer maupun presidensial.
Tulisan saya sebagai bagian untuk memenuhi ujian aksi semester dalam mata kuliah Ulasan Politik Kontemporer Indonesia di Universitas Paramadina
Referensi
Bourchier, David dan Veri Hadiz.ed. 2006. Pemikiran Sosial dan Politik Indonesi Periode 1965-1999. Jakarta: Grafiti
Effendy, Bahtiar. 2003. Islam and the State in Indonesia. Singapore: Instute of Southeast Asian Studies Singapore
Feith, Herbert dan Lance Castles. 1956. Pemikiran POlitik Indonesia 1945-1965. Jakarta:LP3ES
Huntington, Samuel. 1983. Tertib Politik di dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jakarta: Grafiti Pers
Kingbury, Damien. 2003. Power, Politics and the Indonesian Military. New York: Routledge
Ricklef, M.R. 2001. A History of Modern Indonesia Since 1200, Third Edition. Palgrave. London
Rinakit, Sukardi. 2005. The Indonesian Military after the New Order. Denmark: Nias Press
Sukma, Rizal. Indonesia’s 2009 Elections: Detective Systemm, Resilient Democracy dalam Problems of Democratisation in Indonesia. Edward Aspinal dan Marcus Mietzner. Ed.
Winters, Jeffrey. 2011. Oligarchy. New York: Cambridge Univesity Press
[i] Firdaus, Ferdy Randy. (2014, 30 September) Akhiri Masa Bakti 2009-2014, DPR hasilkan 126 Undang-undang. http://www.merdeka.com/politik/akhiri-masa-bakti-2009-2014-dpr-hasilkan-126-undang-undang.html
[ii] Biaya Calon Anggota DPR Hingga 6 Miliar. (2013, 22 April) http://www.tempo.co/read/fokus/2013/04/22/2745/Biaya-Calon-Anggota-DPR-Hingga-Rp-6-Miliar
[iv]Keterlibatan DPR Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri dan Panglima TNI Dianggap Membatasi Hak Prerogratif Presiden http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10585#.VYtEomDldlI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar