Politik, Liputan, Humor, Budaya

Minggu, 09 Agustus 2015

Kegagalan Pembangunan Politik Parpol Indonesia

Samuel Huntington, sumber http://www.glogster.com/oliviagrace23/samuel-huntington/g-6mh3c4huelgsv8bar5g69a0



Pembangunan politik di Indonesia mengalami kesenjangan politik karena permasalahan proses pelembagaan politik. Huntington menyebut pelembagaan ialah “proses dengan mana organisasi dan tata cara memperoleh nilai baku dan stabil (Huntington, 1983, hal 21.” Pembangunan orde baru menghasilkan kelas menengah yang memiliki tuntutan akan transparansi dan demokrasi. Kegagalan pelembagaan politik Orde Baru mengakibatkan mahasiswa melakukan protes besar-besaran menuntut penggulingan presiden.  
Tekanan-tekanan kelas menengah itu pada akhirnya berujung pada reformasi 1998. Reformasi menuntut penerapan demokrasi. Partai Politik merupakan instrument penting dalam pelembagaan politik menunju proses demokratisasi itu. Partai politik mendukung demokrasi melalui empat fungsi. Keempat itu adalah fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengatur konflik (Budiardjo, 2003, 163-164)
Keberhasilan pelembagaan politik negara akan sangat bergantung pada keberhasilan pelembagaan politik partai. Keberhasilan partai politik bakal menengahi hubungan antara masyarakat dengan organisasi bernama negara. Huntington menyebutkan empat cara menentukan tingkat pelembagaan. Analisa ini akan mengukur kemampuan negara Indonesia berdasarkan empat ukuran tingkat pelembagaan politik dalam pemikiran Huntington.
Pertama, Huntington melihat ukuran pelembagaan berdasarkan penyesuaian diri dan kekakuan. Tingginya pelembagaan politik akan meningkatkan kemampuan negara sebagai organisasi untuk menyesuaikan diri. Kemampuan penyesuaian diri dapat dilihat dari kronologis. Secara kronologis, organisasi politik yang tua memiliki daya penyesuaian diri. Dari parai-partai yang berkompetisi pada pemilu 2019, ada dua partai tua yang memiliki daya penyesuaian diri cukup. Kedua partai ini adalah Golkar dan PDI-P. PDI-P meski baru berdiri setelah reformasi mengaku memiliki tradisi panjang sebagai penerus PNI.
Meskipun begitu, kemampuan menyesuaikan diri PDI-P jauh tertinggal dibanding Partai Golkar bila dilihat dari tolok ukur usia generasi. “Selama suatu organisasi masih mempunyai tokoh-tokoh angkatan pertama, dan selama tatacaranya masih dilaksanakan oleh mereka, sampai sebegitu jauh kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri masih diragukan (Huntington, 1983, hal 24). Golkar selama masa orde reformasi telah mengalami berbagai pergantian generasi. Kelompok militer-Jawa-Abangan yang memimpin Golkar diganti dengan kelompok Islam-luar Jawa dan sipil ketika Akbar Tandjung memimpin partai berlambang beringin itu. Di lain sisi, PDI-P sejak reformasi hingga kini masih berada di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri. PDI-P baru saja mendapuk kembali Megawati sebagai ketua umum partai hinggga 2020. Padahal, putri Soekarno ini memimpin PDI-P sejak 1993. Artinya, PDI-P hingga kini gagal melakukan pergeseran generasi. Partai-partai di Indonesia juga mengalami perubahan fungsi. Partai-partai lain juga kebanyakan berdasarkan patronasi. Demokrat, Gerindra, Hanura dan Nasdem juga memiliki pemimpin yang belum berganti sejak awal berdiri.
Namun, berdasarkan fungsi perwakilan partai-partai justru tengah mengalami kemunduran. Sebab, kecenderungan partai-partai saat ini berubah menjadi inklusif atau catch-all party yang ingin mewakili seluruh masyarakat. Partai nasionalis seperti Demokrat dan PDI turut menggarap basis masa Isla. Demokrat menerapkan slogan nasionalisme-religius dan partai agama seperti PKB menyerukan religios-nasionalisme. PDI-P juga mendirikan Baitul Muslimin Indonesia untuk menarik pemilih-pemilih kelompok muslim. Sialnya, strategi ini menjadi bumerang karena menjadikan partai kehilangan identitas. Partai ID menjadi kabur. Fungsi perwakilan dari partai juga gagal karena ia mencoba mewakili seluruh golongan.
Kedua, Huntington mengukur kemampuan lembaga politik berdasarkan kompleksitas. Partai-partai di Indonesia mencoba meningkatkan kompleksitas dengan menjadi partai inklusif, seperti PDI-P yang menambah kelompok agama. “Kompleksitas dapat menambah jumlah sub unit organisasi, baik dari segi hierarki mau pun fungsional, dan diferensiasi berbagai tipe sub-unit organisasi yang terpisah (Huntington, 1983, 30). Sayangnya, partai-partai politik Indonesia rendah dalam pelembagaan politik ketika melihat kesederhanaan sistem regenerasi. Huntington melihat, organisasi politik menjadi ringkih ketika mengandalkan pada satu orang. “Sistem semacam itu paling tidak stabil. Menurut pandangan Aristoteles, pemerintahan tirani pada dasarnya hanya dapat ‘bertahan dalam waktu singkat.’(Huntington, 1983, 29)
Ketiga, peningkatan otonomi suatu otonomi organisasi berbanding lurus dengan tingkat suatu pelembagaan politik. Dengan kata lain, organisasi politik, dalam hal ini partai politik, meski memiliki independensi terhadap kelompok sosial yang menyusunnya. Apakah partai politik Indonesia memiliki otonomi dari kelompok sosial yang menjadi bagiannya? Oligarki partai politik dan bertahannya patron partai politik menunjukan tidak adanya otonomi dari partai politik. Pendiri partai terus menerus menjadi ketua partai tanpa penyerahan dari generasi lain. Jika tidak seperti itu, dibutuhkan uang banyak untuk menjadi ketua partai akiabt budaya politik uang. Dengan begitu, kelompok yang memiliki uang lebih seperti penguasaha memiliki kemampuang mengendalikan partai. Alhasil, partai politik dapat disimpulkan tidak memiliki keotonoman.
Keempat adalah faktor kesatuan dan perpecahan. Semakin terpadu dan utuh suatu organisasi menandakan semakin terlembagakannya organisasi politik itu. Sebaliknya, organisasi yang terpecah menandakan semakin rendah pelembagaan organisasi politik. Partai-partai politik Indonesia dapat dilihat kerap terpecah. Salah satu yang paling banyak pecah adalah partai Golkar. Partai Golkar pecah menjadi partai Gerindra, Hanura, PKP dan Nasdem. Bagaimanapun, semua partai itu memiliki watak nasionalis seperti induknya. Dengan kata lain, penyebab perpecahan lebih karena dominasi satu kelompok yang enggak kehilangan kendali dari partai. Prabowo Subianto memutuskan membentuk Partai Gerindra setelah ia kalah dalam pertarungan konvensi partai Golkar. Begitu pula Wiranto yang mendirikan partai Hanura setelah Jusuf Kalla menguasai partai golkar. Hal serupa terjadi dengan Surya Paloh yang mendirikan Partai Nasdem setelah kalah bersaing dengan Aburizal Bakrie dalam memperbutkan kursi ketua Golkar.
            Melihat situasi di atas, terang bahwa pelembagaan partai politik sebagai organisasi politik lemah. Banyak partai-partai gagal dalam melakukan regenerasi. Selain itu, satu kelompok menguasai partai dan menyingkirkan kelompok sosial lain. Di lain sisi, partai politik mencoba memperkuat pelembagaan dengan menjadi partai inklusif. Namun, strategi ini justru memperlemah pelembagaan partai karena mengkaburkan fungsi perwakilan. Terakhir, partai politik lemah dalam persatuan karena menjadi kendaraan bagi satu kelompok sosial semata.  


Esai ini adalah tulisan saya sebagai bagian dari ujian tengah semester Pengantar Politik Indonesia di Universitas Paramadina dengan dosen pengampun Philip Vermonte. 

Referensi:
Bourchier, David dan Vedi Hadiz,ed. (2006) Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia periode 1965-1999. Jakarta: Grafiti Pustaka Utama Gayatri
Bourchier, David dan John Legge. (1994) Democracy in Indonesia: 1950s and 1990s. Centre of Southeast Asian Studies, Monash University
Budiarjo, Miriam. 2003. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. 
Feith, Herbert dan Lance Castles, ed. (1988) Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. Jakarta:LP3ES
Feith, Herbert. 1957. The Indonesian Elections of 1955. Ithaca, NY. Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, dept.of Far Eastern Studies, Cornell University, 
Feillard, Andree dan Remy Madinier. 1999. At the Sources of Indonesian Political Islam's Failure: The Split between the Nahdlatul Ulama and the Masyumi dalam Retrospect Studi Islamika Volume 2 nomor 2 1999
Rosssa, John. 2008. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Jakarta: Hasta Mitra dan Institut Sejarah Sosial Indonesia. 
Huntington, Samuel. Tertib Politik di Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jakarta:CV Rajawali

Tidak ada komentar:

Posting Komentar