 |
| Poster Pemilu 1955, sumber https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/1955_Indonesian_Election_Posters.png |
Herbeth
Feith membagi aliran politik Indonesia menjadi lima. Namun, Feith memberi
catatan aliran itu berdasarkan gambaran partai-partai terutama pada periode
1952 hingga pembubaran Masyumi dan PSI beberapa saat setelah demokrasi
terpimpin diterapkan pada 1959. Vedi R Hadiz dan David Bourchier melanjutkan
pembagian itu dengan menggolongkan aliran-aliran politik setelah 1965.
Feith menggolongkan aliran-aliran politik
Indonesia dalam nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosial
demokratis dan komunisme. Kelima aliran itu dimengerti dalam bagan atas
(pengaruh barat) dan bawah (pengaruh tradisi) serta kutub kiri-kanan secara
politik. Feith menyebutkan pengaruh barat yang paling dominan adalah marxisme
dalam varian komunisme dan sosial demokrat. Pengaruh aliran politik barat lain
dianggap tidak kuat merasup di Indonesia. Di kutub bawah, tradisi digambarkan
sebagai pengaruh dari berabad-abad budaya Hindu dan Budhis.
Aliran
komunisme di Indonesia berada pada spectrum politik kiri dengan pengaruh barat
paling kuat. “[K]ami mendapat kesan kuat bahwa golongan komunis lebih drastis
dibandingkan dengan partai besar lain mana pun, dalam memutuskan ikatan-ikatan
secara langsung maupun tidak langsung dari Barat,” (Feith, 1988, hal lvi). Komunisme
terwakili oleh Partai Komunis Indonesia. Meskipun paling menyerap pengaruh
barat, agenda politik mereka banyak mendapat dukungan dari kelas bawah yang
beragama abangan. PKI juga memanfaatkan slogan-slogan abangan dalam
mengembangkan partai. Karena itulah, Feith menyebutkan komunisme Indonesia
memiliki sedikit pengaruh tradisionalisme Jawa.
Bergeser
sedikit ke kanan dari komunsime adalah nasionalisme radikal. Kelompok ini
mendapat cukup pengaruh barat meski lebih sedikit dari komunisme. Namun,
pengaruh barat yang diserap oleh nasionalisme radikal merupakan marxisme
beraliran sosial demokrat. Nasionalisme radikal juga paling banyak
bersinggungan dengan tradisionalisme Jawa. Alhasil, gerakan ini memiliki
kedekatan lebih pada tradisi ketimbang komunsime. Nasionalisme radikal bisa
juga disebut sebagai kelompok kiri-tengah. Aliran politik ini terwakili dalam
Partai Nasionalis Indonesia.
Aliran
ketiga adalah Islam. Ia berada di sisi kanan dari spektrum ideologi
perpolitikan di Indonesia. Namun, Islam tidaklah plural di zaman Soekarno
karena terbagi dalam golongan modernis dan golongan konservatif. Kelompok
modernis tentu menerima lebih banyak pengaruh barat dibandingkan kelompok
konservatif. Islam modernis berada di spektrum kanan-atas. Kelompok ini
berlandaskan Islam tapi memiliki pengaruh kuat dari aliran marxisme sosial
demokrat. Masyumi merupakan perwakilan dari aliran Islam modernis.
Islam
tradisional atau konservatif merupakan aliran Islam dengan muatan tradisi yang
sangat kental. Alhasil, ia berada lebih bawah atau lebih dekat dengan tradisionalisme
ketimbang Masyumi. Tradisionalisme Jawa mendapat tempat dalam kelompok Islam
tradisional. Aliran ini bisa dikatakan tidak menerima pengaruh politik barat.
Partai NU yang pecah dari Masyumi pada 1952 mewakili kelompok ini. Feith
menempatkan aliran ini di posisi paling bawah karena sifat tradisionalisme
tersebut.
Aliran
keempat adalah sosialisme demokrat. Aliran ini terwakili dalam Partai Sosialis
Indonesia. Salah satu ragam marxisme yang moderat ini juga memiliki pengaruh di
Masyumi dan PNI. Aliran sosial demokrat berada di sebelah kanan atas karena ia
lebih lunak ketimbang komunisme dan terpapar pengaruh barat yang kuat.
Terakhir,
Feith menyebut tradisionalisme Jawa sebagai aliran yang meskipun kecil memiliki
pengaruh di nasionalisme radikal dalam Partai Nasionalis Indonesia, Islam
tradisional dalam Nahdatul Ulama dan komunisme di PKI. Tradisionalis Jawa
mewakili mereka yang mendapat inspirasi dari tradisi Jawa Hindu. Partai ini
diwakili oleh PIR yang mendapat satu kursi dalam pemilu 1955.
David Bourchier dan Vedi Hadiz
melanjutkan proyek pemetaan pemikiran pasca 1965. Keduanya menyebutkan, Orde
Baru melakukan perubahan radikal dalam politik Indonesia. “Orde baru secara
telak telah mengubah Indonesia. Orde itu juga mengubah cara-cara bagiamana politik
ditafsirkan (Boucher dan Vedi, 2006, hal 10). Ideologi resmi orde baru dengan
nama organisisme muncul menguasai jagad perpolitikan Indonesia.
Keduanya mengatakan, mengutip Feith
dan Castles, setelah 65 kelompok politik kiri lenyap. Spektrum kiri tengah atau
nasionalis radikal turut lenyap bersama dengan keberhasilan kudeta merangkak
Orde Baru. “Tidak hanya PKI yang disingkirkan, anggota-anggota PNI, tentara ,
dan beberapa partai kecil Sukarnois juga dibersihkan, dan ini sungguh-sungguh
mengikir peredearan nasionalisme radikal (Bourchier dan Vedi, 2006, hal 11) . Bagaimanapun,
aliran Islam tetap bertahan meskipun terpaksa melakukan sejumlah penyesuaian.
Kelompok kiri lenyap bersama dengan
nasionalisme radikal setelah Soeharto dengan cerdik memanfaatkan kegagalan
Gerakan Satu Oktober untuk memukul para pendukung Soekarno atas nama
menyelamatkan revolusi. Sejarawan John Rossa menyebut, Soeharto bersama faksi
militer pro-barat menggunakan momentum Gestok sebagai dalih pembunuhan massal.
“Tapi
bahwa Angkatan Darat memburu setiap anggota PKI dan setiap anggota ormas yang
terkait dengan PKI memperlihatkan bahwa tanggapan Angkatan Darat tidak
ditetapkan oleh kebutuhan untuk menindas G-30-S saja. Maka, kita berhadapan
dengan seorang petinju yang tidak sekadar memukul knock- out lawannya
di atas gelanggang, tapi meneruskan serangannya kepada semua penggemar petinju
yang kalah yang ada di stadion, kemudian mengejar-ngejar serta menyerang semua
penggemar petinju lawannya di seluruh penjuru tanah air, bahkan terhadap mereka
yang tinggal jauh dan tidak pernah mendengar tentang pertandingan itu sama
sekali (Rossa, 2008, hal 7).”
Sekitar 500 ribu hingga satu juta orang tewas
akibat pembantaian masssal tersebut. Setelah Soeharto mengkonsolidasikan
kekuasaan, MPR yang dikuasai para pendukung Soeharto menerbitkan TAP MPRS no 25
tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai
Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagai partai
Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau
Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.
Soeharto
membubarkan PKI karena ia merupakan penghalang utama untuk mewujudkan kekuasaan
pro-barat. “Prioritas pertama Soeharto adalah menegakan kekuasaan atas seluruh
wilayah negara dan meyakinkan Barat untuk memulai pengaliran bantuan keuangan
dan investasi untuk meyelamatkan ekonomi yang mengalami kemerosotan tajam,” (Borcier
dan Vedi, 2006, hal 38)
Selain
Islam, Vedi dan Bourchier melihat aliran politik organisisme, pluralism dan
radikalisme tumbuh pada masa orde baru. Aliran organisisme mendominasi karena
digunakan sebagai doktrim resmi orde baru. Vedi dan Bourchier menguraikan
kelompok ini sebagai berikut:
“Konsep-konsep
yang selalu berulang adalah ketertiban, harmoni, dan hirearki. Kaum organisis,
yang di antaranya kami masukan Soeharto dan banyak sekutu politiknya yang
terdekat, mendukung gagasan bahwa otoritas di negara Indonesia harus
mencerminkan pola-pola yang ditemukan dalam keluarga tradisional dan masyarakat
pedesaan yang tertib,” (Bourchier dan Vedi, 2006, hal 11)
Orde Baru mengkampanyekan aliran ini untuk
mengkontraskan dengan aliran politik di zaman Soekarno. Organisisme mengkritik
komunisme dan liberalisme sebagai bentuk politik yang tidak cocok dengan
Indonesia karena menimbulkan perpecahan.
Vedi
dan Bourchier melacak, organisisme berakar dari tradisionalisme aristokratik
Jawa yang mendapat perpaduan dari pemikiran Eropa yang antipencerahan. Dalam
sidang konstiutuante, Raden Soepomo merupakan juru bicara dari aliran ini.
Alhasil, gagasan organisisme menjadi dasar dari dwifungsi Abri karena militer
memiliki peran sosial sebagai bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia.
Pemerintahan Orde Baru menggunakan
organisisme untuk menjembatani kontradiksi dalam pemerintahan diktator militer
tersebut. Kontradiksi itu adalah gagasan developmentalisme dan tradisionalisme.
Singkatnya, organisisme meyakinkan pembangunan dan modernism dapat berjalan
tanpa meninggalkan kepribadian nasional Indonesia.
Setelah Organisisme, Vedi dan Boucher menyebut aliran
pluralisme sebagai oposisi dari organisisme. “[K]aum pluralis mendukung
konsep-konsep seperti rule of law, keterbukaan
politik, transparansi, dan hak-hak asasi manusia,” (Vedi dan Broucher, 2006 hal
13). Namun, aliran pluralisme ini tidak menerima komunisme dan politik kelas
serta agama dan etnis. Aliran pluralisme memiliki akar dari aliran politik
sosial demokrat terutama PSI dan Masyumi. Pada 1960, Soekarno melarang kedua
partai itu karena dituding terlibat pemberontakan. Setelahnya, sedikit pembela
aliran pluralisme berani bersuara di bawah rezim demokrasi terpimpin Soekarno.
Namun, ketika Soeharto berhasil menggerogoti Soekarno, kelompok ini kembali
aktif sebagai pendukung orde baru. Banyak pendukung Soeharto dari kalangan
pluralis ini akhirnya menentang.
Kelompok ini bagaimanapun tidak dapat berkembang karena
otoritarianisme orde baru. Soeharto menghalangi pembentukan kembali Masyumi
pada 1967. Upaya tokoh Mohammad Hatta dan tokoh Masyumi Deliar Noer untuk
mendirikan partai modernis juga digagalkan Orde Baru.
Aliran politik lain yang hadir dalam masa orde baru adalah
radikalisme. Golongan ini menyatukan kelompok-kelompok di bawah keyakinan bahwa
“tatanan yang ada secara mendasar eksploitatif dan bahwa pembebasan seharusnya
terjadi melalui redistribusi secara radikal dalam kekuasaan ekonomi dan
politik.” Banyak kelompok ini mengaku berakar dari tradisi nasionalisme radikal
dan sayap kiri. Namun, kelompok ini tidak memiliki kekuatan politik berarti.
Kelompok ini banyak menggunakan agenda dan bahasa feminism, lingkungan dan
marxis. Vedi dan Boucher melihat kehadiran kelompok ini sebagai reaksi terhadap
ekspansi pembangunan dan industrialisasi pada 1980an.
Setelahnya, aliran Islam bagaimanapun tetap hadir mewarnai
partai politik Orde Baru. Namun, aliran ini mengalami pergeseran. Mereka tidak
lagi mungkin untuk berkoar-koar menyerukan negara Islam. Pertentangan mereka
terhadap penerapan azaz tunggal juga dengan gampang diabaikan oleh Orde Baru. Di
tengah rezim Orde Baru, aliran Islam tradisional yang diwakili Nahdatul Ulama
memilih untuk menyesuaikan diri. Ini tidak bisa dilakukan dengan gampang oleh
kelompok Islam modernis.
Sebaliknya, Orde Baru memberikan dukungan pada kelompok yang
menentang pendirian negara Islam. Kelompok neo-modernisme Islam itu tidak
mendukung penegakan negara Islam dan partai Islam. Kelompok ini, dengan
perwakilan Nurcholis Madjid, justru menyerukan Islam untuk bersatu dan lentur
dalam menyesuaikan dengan zaman. Aliran-aliran
Islam ini akhirnya digabung menjadi satu dalam partai agama Partai Persatuan
Pembangunan bersama Partai Katolik dan Kristen. Orde Baru menempatkan
Mintaredja yang pro-pemerintah untuk memimpin partai ini.
Secara umum, dinamika aliran-aliran politik tersebut redup.
Soeharto menjalankan politik massa mengambang yang menjauhkan masyarakat dari
hingar binger politik. Selain itu, partai selain Golongan Karya mendapat
hambatan dari Orde Baru untuk tumbuh. Hanya Golongan Karya yang luwes untuk
memiliki cabang atau organisasi massa hingga tingkat di bawah pemerintah daerah
Tingkat Dua atau kabupaten/kota. Aliran-aliran itu juga kalah dibandingkan
Golkar karena Golkar memiliki dukungan birokrasi dan ABRI atau disingkat ABG
(Abri, Birokrasi, Golongan).
Partai Golkar pada pemilu pertama di 1971 mendapatkan suara
dominan dengan 62,8 persen. Keberhasilan ini juga disokong oleh langkah-langkah
Ali Murtopo dalam merancang Golkar sebagai kendaraan politik Orde Baru.
Menggunakan kekuatan itu, pemerintha Orde Baru segera melakukan penggabungan
partai-partai. Partai nasionalis dimasukan dalam PDI dan partai agama dalam
PPP.
Meskipun begitu, setelah orde baru kelompok aliran
nasionalisme radikal tampaknya kembali mendapatkan tempat. PDI-P yang mengklaim
sebagai penerus PNI zaman Soekarno berhasil mengungguli Golkar dengan meraih
33,74 persen kursi dan memenangi pemilu 1999.
Esai ini adalah tulisan saya sebagai bagian dari ujian tengah semester Pengantar Politik Indonesia di Universitas Paramadina dengan dosen pengampun Philip Vermonte.
Referensi:
Bourchier, David dan Vedi Hadiz,ed.
(2006) Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia periode 1965-1999. Jakarta:
Grafiti Pustaka Utama Gayatri
Bourchier, David dan John Legge. (1994) Democracy in Indonesia: 1950s and 1990s. Centre of Southeast
Asian Studies, Monash University
Budiarjo, Miriam. 2003. Dasar-dasar Ilmu
Politik. Jakarta: Gramedia.
Feith, Herbert dan Lance Castles, ed.
(1988) Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. Jakarta:LP3ES
Feith, Herbert. 1957. The Indonesian Elections of 1955. Ithaca,
NY. Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, dept.of Far Eastern
Studies, Cornell University,
Feillard, Andree dan Remy Madinier. 1999.
At the Sources of Indonesian Political Islam's Failure: The Split between the
Nahdlatul Ulama and the Masyumi dalam Retrospect Studi Islamika Volume 2 nomor
2 1999
Rosssa, John. 2008. Dalih Pembunuhan
Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Jakarta: Hasta Mitra dan
Institut Sejarah Sosial Indonesia.
Huntington, Samuel. Tertib Politik di
Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jakarta:CV Rajawali
Tidak ada komentar:
Posting Komentar