Gaduh Pemilu 1955 dan Lahirnya Dekrit Presiden 1959

Kampanye Masjumi di sebuah masjid, sumber https://islaminindonesia.files.wordpress.com/2014/02/kampanye-pemilu-1955-1.jpg

“As the campaign developed, the lurahs and their subordinate officers most frequently became active representatives of the PNI . Their aristocratic pretentions, their wealth and their dependence on the facor of the largely PNI-dominated pamong pradja combined to attract them to this party. (Feith, 1971. Hal 33)

Pemilu 1955 merupakan poros peristiwa demokrasi di masa Soekarno. Sebelum pemilu, Indonesia riuh oleh kampanye-kampanye partai politik. Setelah pemilu, kabinet-kabinet pemerintahan hanya seumur jagung. Terlebih, konflik politik berujung pada konflik bersenjata. Ini berakibat pada munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

            Herbet Feith dalam How Did Constitutional Democracy Function? menyebutkan, partai-partai politik memiliki masa kampanye panjang menjelang pemilu 1955. Akibatnya, masyarakat menjadi terbelah dalam faksi-faksi pendukung partai politik. “Kampanye panjang antara 1953-1955 memicu konflik etnisk dan sosial-religius di banyak masyarakat desa dan kota di seluruh negeri, dan khususnya konflik santri-abangan di komunitas etnis Jawa(Bourchier,1994. hal18). “

            Partai Komunis Indonesia dan PNI mendapat dukungan dari kelompok abangan di desa-desa Jawa. PNI juga mendapat dukungan dari birokrasi. Sementara itu, Partai Masyumi memperoleh keuntungan dari sentimen anti-Jawa dengan mereguk kemenangan di banyak wilayah luar Jawa. Di Sumatera Utara contohnya, Partai Masyumi dapat unggul jauh dengan memperoleh 789.657 pada pemilu legilsatif. Sementara itu, peringkat kedua PNI hanya mendapat 329.657 suara. Di Jawa Tengah yang banyak terdapat kaum abangan, PNI mendapat 3.091.568 suara dan PKI 2.326.108. Padahal, Masyumi hanya mendapat 902.387 suara dan NU 1.772.306. (Feith, 1971. hal 69).

                  Kampanye-kampanye partai politik juga mengakibatkan birokrasi berjalan lambat. Di berbagai tempat, Feith menyebutkan lurah-lurah menjadi mesin agar PNI meraup suara. “As the campaign developed, the lurahs and their subordinate officers most frequently became active representatives of the PNI . Their aristocratic pretentions, their wealth and their dependence on the facor of the largely PNI-dominated pamong pradja combined to attract them to this party. (Feith, 1971. Hal 33). Di beberapa daerah lain, lurah aktif mendukung kepala desa. Ada juga lurah yang terpaksa mendukung PKI karena partai komunis itu berhasil meraup dukungan mayoritas warga. 

            Lurah yang aktif mendukung partai tertentu kerap kali menayalahgunakan wewenang untuk kepentingan politik. Mereka melakukan intimidasi agar warga mengikuti pilihan mereka. “In a number of Javanese village, lurahs threatened voters with gaol sentences and large money fines if they did not vote PNI. In others, they threatened to withhold supplies of salt, and other commodities normally distributed by them (Feith. 1971.hal 46).

            Persoalan pendanaan partai yang menjadikan anggaran negara bancakan turut memperlambat roda birokrasi. Perdana Menteri Ali Sastro Amidjojo (Juli 1953- Agustus 1955) menjatuhkan sanksi pada sejumlah menter-menterinya yang menggunakan dana negara untuk menggerakan mesin partai. Meskipun begitu, di lain sisi PNI mendapatkan untung karena menjabat perdana menteri, menteri keuangan dan ekonomi. Partai itu juga mendapat banyak pendanaan dari pengusaha etnis cina. (Feith.1971.hal 26-27). Perebutan anggaran negara berujung pada pemecatan pejabat-pejabat pendukung Masyumi dan PSI ketika Ali Sastro Amidjojo berkuasa. Tindakan ini mendapat pembalasan dari Masyumi ketika Burhanudin Harahao berkuasa pada Agustus 1955-Maret 1966. Permasalahan anggaran partai juga berujung pada inflasi tinggi menjelang pemilu. (Boucher, 1994, hal 18)

            Setelah pemilu 1955, Partai-partai politik gagal memperoleh suara dominan. Perolehan suara tertinggi didapat oleh PNI dengan hanya 22,32 persen suara. Peringkat kedua diperoleh Masyumi dengan 20,92 persen suara, ketiga NU dengan 18,41 persen suara dan keempat PKI dengan 16,36 persen suara.

            Akibatnya, tidak ada kekuatan berhasil menjadi pemenang tunggal dan memimpin dengan mantap. Sejak Agustus 1955 hingga Juli 1959, pemerintahan Indonesia dipegang oleh tiga perdana menteri berbeda. Dua berasal dari PNI dan satu dari Masyumi. Sejak bertugas, konstituante hasil pemilu juga tak kunjung tuntas menyelesaikan konstitusi baru hingga Soekarno mengeluarkan dekrit 1959.

            Ketegangan partai politik antara kubu Soekarno dengan dukungan Tentara fraksi Nasution-PNI-PKI-NU (Partai-partai birokrat yang kuat di Jawa) serta Hatta dengan dukungan Masyumi-PSI-Tentara di daerah berujung pada dekrit 1959 (Partai pedagang yang kuat di luar Jawa). Ada sejumlah penjelasan bagaimana dinamika partai politik dapat berujung pada perubahan tersebut. Bruce Glassburner dan Hans Schmitt melihat, seperti disarikan oleh Jamie Mackie, persaingan ekonomi antara kedua kekuatan merupakan sumber utama pembubaran demokrasi terpimpin melalui dekrit 1959. Kedua bekas pengajar ekonomi di Universitas Indonesia itu menyebutkan perubahan inflasi menguntungkan Jawa sebagai importir komoditas dan merugikan luar Jawa sebagai eksportir komoditas.

            Kelompok Soekarno mendapat dukungan kuat dari Jawa dan Hatta dari luar Jawa. Kelompok elit ini akhirnya berdebat soal bagaimana menangani ekonomi. Soekarno dan pendukungnya lebih memilih untuk meninggalkan ketergantungan pada perusahaan asing yang ketika itu mendominasi ekonomi Indonesia dengan resiko inflasi. Sementara, kelompok Hatta lebih ingin menciptakan ekonomi stabil meski harus bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sebagian besar berasal dari Belanda 

            Glassburner kemudian pada 1971 beranggapan, tiga peristiwa berurutan mengubah situasi politik secara tiba-tiba dengan memberi keuntungan telak pada kubu Soekarno. Ketiga peristiwa itu adalah nasionalisasi aset perusahaan belanda oleh SOBSI, percobaan pembunuhan Soekarno dan kegagalan pemungutan suara di PBB terkait Irian Jaya. Permasalahan Irian Jaya mengakibatkan bangkitnya sentiment anti-asing dan berujung pada nasionalisasi. Setelah angin politik berhembus pada kubu Soekarno, tentara-tentara yang berkonflik dengan markas besar ABRI di daerah melancarkan pemberontakan bersenjata. Mabes ABRI yang sudah gerah dengan ulah anak buah mereka menggunakan kesempatan ini untuk menumpas para pemberontak secara terbuka. Dalam konteks dukungan seperti itulah, Soekarno akhirnya mengeluarkan dekrit 1959 untuk menumpas lawan-lawan politiknya. (Bouher, 1994, hal 32-33). Dekrit itu berhasil karena mendapat dukungan dari PKI, NU dan ABRI. 

Esai ini adalah tulisan saya sebagai bagian dari ujian tengah semester Pengantar Politik Indonesia di Universitas Paramadina dengan dosen pengampun Philip Vermonte. 

Referensi:

Bourchier, David dan Vedi Hadiz,ed. (2006) Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia periode 1965-1999. Jakarta: Grafiti Pustaka Utama Gayatri

Bourchier, David dan John Legge. (1994) Democracy in Indonesia: 1950s and 1990s. Centre of Southeast Asian Studies, Monash University

Budiarjo, Miriam. 2003. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. 

Feith, Herbert dan Lance Castles, ed. (1988) Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. Jakarta:LP3ES

Feith, Herbert. 1957. The Indonesian Elections of 1955. Ithaca, NY. Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, dept.of Far Eastern Studies, Cornell University, 

Feillard, Andree dan Remy Madinier. 1999. At the Sources of Indonesian Political Islam's Failure: The Split between the Nahdlatul Ulama and the Masyumi dalam Retrospect Studi Islamika Volume 2 nomor 2 1999

Rosssa, John. 2008. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Jakarta: Hasta Mitra dan Institut Sejarah Sosial Indonesia. 

Huntington, Samuel. Tertib Politik di Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jakarta:CV Rajawali