Korporasi Media, Homogenisasi Ide dan Pencarian Media Alternatif

 

Kecenderungan media massa semakin dimiliki oleh segelintir orang dan mewakili kepentingan segelintir kelompok pemilik, bukannya publik. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Sudah begitu, garis ideologi suatu media semakin rentan tercebur arus utama untuk membebek pada ideologi arus utama, seperti HAM dan kapitalisme. Untuk itu, pengelolaan media secara alternatif mutlak diperlukan untuk menjadi angin segar dalam pasar bebas gagasan.

                Ibarat lepas dari mulut harimau masuk mulut buaya, nasib media di Indonesia setelah lepas dari tirani pemerintah orde baru tercebur pada korporasi media. Sebagian besar media di Indonesia dimiliki oleh 12 kelompok media saja. Apesnya lagi, sebagian besar dari mereka memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri. Buntutnya, pemberitaan kerap diatur sedemikian rupa untuk mewakili kepentingan tersebut. Contohnya, koran dan televise Jawa Post tak ayal kerap menggambarkan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai sosok yang melakukan gebrakan dalam mengelola BUMN. Terlebih lagi, Dahlan sebagai pemilik kelompok media ini kini memiliki kepentingan mendongkrak popularitasnya untuk bertarung dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. Dalam dunia pertelivisian, kepemilikan TV nasional dipegang lima orang saja. Aburizal Bakrie pemilik TV One dan ANTV maju sebagai capres dari Partai Golkar. Sementara itu, Surya Paloh pemilik Metro TV memimpin Partai Nasdem. Di lain sisi, Harry Tanoesodibjo yang memiliki RCTI, Global TV dan MNC TV maju sebagai cawapres dari partai Hanura. Film di Balik Frekuensi mengupas dengan cukup mendalam bagaimana pemilik media menggunakan frekuensi publik itu untuk kepentingan diri.  

                Dalam dunia dan berita internasional, keadaan tak jauh beda. Media-media terpecah pada bias politik yang mencerminkan kepentingan penguasa. Media seperti BBC, CNN, VoA, Reuters, AFP, AP, ANN dan Fox News gencar mendukung kepentingan negara-negara barat dalam mengeksploitasi negara-negara dunia ketiga. Di bawah komando mereka, masyarakat dunia diajak untuk membenarkan invasi militer untuk menumbangkan pemerintahan negara berdaulan seperti Libya, Suriah dan Irak atas nama “kemanusiaan”. Tokoh-tokoh yang melawan imperialisme seperti bekas pemimpin Libya Gaddafi, bekas Presiden Venezuela Hugo Chavez dan penggantinya Nicolas Maduro, Presiden Bolivia Evo Morales dan Presiden Ekuado Rafael Correa digambarkan sebagai tokoh diktator. Sementara itu, tokoh yang menegakan kapitalisme seperti bekas Presiden Nelson Mandela dan bekas Perdana Menteri Inggris Margaret Tatcher disanjung-sanjung bak pahlawan. Padahal, Margaret Tatcher memimpin dengan otoriter, terutama terhadap serikat pekerja. Ia bahkan menghentikan program susu gratis bagi pelajar Inggris. Sementara itu, Nelson Mandela menghianati janji kampanye dengan tidak menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik kulit putih.

                Ketidakberimbangan media internasional menular, entah disadari atau tidak, pada media-media lokal ketika memuat berita internasional. Media-media, terutama daring, mengambil framing dan kosa kata media pro-barat itu begitu saja. Akibatnya, pemberontak Suriah mendapat sebutan sebagai kelompok pro demokrasi. Padhaal, pemberontak Suriah kini dikuasai kelompok garis keras Islamis yang menghendaki Suriah yang cenderung sekuler dan toleran menjadi seperti Arab Saudi.

                Selain pemframingan itu, media-media kini memiliki pandangan homogen dalam ideologi. Mayoritas dari mereka tidak lagi mempertanyakan soal kapitalisme. Koran dan majalah Tempo contohnya, meskipun bisa dikatakan cenderung selamat dari kooptasi korporasi media, harian ini terus dan terus mengangkat isu korupsi sebagai berita utama. Korupsi memang salah satu masalah bangsa. Namun, penekanan berlebihan menimbulkan pertanyaan. Apakah media ini berharap dengan tidak adanya korupsi pasar bebas dapat bekerja dengan efisien dan rakyat menjadi makmur? Begitu juga dengan media-media seperti kompas dan Jakarta post. Pekan lalu, kompas memuat berita tentang demo buruh di Tangerang yang menutup tol. Sebagian besar isi berita itu menceritakan dampak kemacetan dan kecaman terhadap aksi buruh. Sementara itu, hanya dua paragraph menceritakan tuntutan buruh tanpa menyampaikan alasannya. Di sini, pandangan suatu media tampaknya telah hanyut pada arus pendapat yang disenangi publik.

                Lantas, alternatif seperti apa yang dibutuhkan? Pengalaman Venezuela dapat memberi gerbang pencerahan untuk ditiru. Pemerintahan Hugo Chavez selama ini memang dikenal oleh pers barat sebagai dictator. Namun, perlu dicatat, tidak ada jurnalis dipenjarakan oleh pemerintahan ini. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang mencoba menangkan Julian Assange karena menyebarkan informasi. Pada 2007, pemerintah Venezuela menolak memperpanjang izin tv swasta RCTV. TV ini merupakan milik pemerintah dan terlibat aktif dalam kudeta dua hari pada 2002. Meda barat tentu menuding Chavez menutup TV milik oposisi. Namun, pemerintah Venezuela justru tengah melakukan demokratisasi penyiaran. Channel 2 kini diberikan pada pihak-pihak swasta, komun, pekerja, perusahaan gabungan publik-swasta yang bersedia membuat produk siaran yang menyuarakan kepentingan rakyat, bukannya pengusaha. Orientasi publik merupakan amanat Undang-undang tentang Pertanggungjawaban Media.   

                Selain demokratisasi penyiaran, mengaktifkan jurnalisme warga dan media untuk menampung itu bisa menajdi alternatif informasi. Warga yang jenuh dengan pemberitaan Metro TV dan TV One yang terus menggelembungkan korupsi Partai Demokrat dapat mencari informasi soal lain. Namun, kelemahan dari sistem ini, sepertai dapat dilihat pada kompasiana, adalah tulisan-tulisan warga yang belum tentu nikmat dibaca. Meskipun begitu, dengan pelatihan rutin dan memadai, tulisan warga dapat dikemas secara menarik. Contoh jurnalisme warga yang berhasil adalah reportase-reportase warga desa dalam laman www.melung.desa.id