Amir Sjarifuddin yang Nyaris Jadi Proklamator

KBR68H - Ia nyaris memproklamasikan  Republik Indonesia jika tidak ditawan Jepang. Ketika Belanda menggempur republik yang baru lahir, ia  dipercaya memegang jabatan penting. Mulai dari  menteri pertahanan,  menteri penerangan sampai perdana menteri. Kemampuan politik  dan kontribusinya bagi negara tak kalah dibandingkan Soekarno, Muhammad Hatta dan Sutan Sjahrir. Dia adalah Amir Sjarifuddin Harahap. Mengapa  negara seperti melupakan jasanya?

Tujuh belas Agustus sembilan belas empat puluh lima, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, sedikit yang mengetahui,jika  Amir Sjarifuddin  dipercaya tokoh pemuda saat itu  untuk membacakan naskah proklamasi.

Pria asal Sumatera Utara tersebut  dipercaya dapat diterima semua golongan. Terlebih, ia konsisten melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Sejarawan Bonnie Triyana menceritakan, Amir gagal menjadi proklamator karena masih meringkuk dalam penjara Jepang

“Bahwa kemudian Amir sanggup menyatukan berbagai tokoh politik dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia) itu memang salah satu kemahiran dia dalam menyatukan berbagai kelompok. Ia tokoh penting pada 1930an. Ketika ia sedang aktif-aktifnya dalam gerakan, Soekarno sedang ditahan dan baru dibebaskan pada 1942. Setelah Soekarno keluar, giliran Amir masuk (penjara Jepang.red). Amir itu kader  yang masih muda dan masuk penjara gara-gara Gerakan Anti-Fasis, Bung Karno kemudian menyelamatkan dia, seharusnya dia dihukum mati,” jelas Bonnie.  

Di penjara, penjajah Jepang  menyiksa Amir. Anak bungsu Amir Syarifuddin Helena Luisa mengingat cerita ibunya tentang kondisi sang suami setelah menghirup udara bebas. “Jadi kepalanya direndam di air, karena dia memang suka berenang dan olahraga dia tahan, kemudian kukunya dicabut, pulang dari penjara balik ke rumah tinggal kulit dan tulang. Kemudian pernah dipenjara di Cipinang, kamar cuma 1 x 1, semua WC juga di situ. Dia dipenjara di situ selama 1 tahun,” cerita Helena.

Amir Sjarifuddin Harahap nama lengkapnya,  lahir 27 April 1907 di Medan, Sumatera Utara. Karena berasal dari keluarga berada, ia bisa melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda. Sekembalinya ke Indonesia, ia mengambil sekolah Hukum di Batavia. Ia  kemudian aktif dalam perjuangan di tanah air. Dalam kepanitiaan Sumpah Pemuda 1928, ia didapuk menjadi bendahara.

Keterlibatan Amir dalam panggung politik bisa dirunut pasca-pemberontakan Partai komunis Indonesia 1926-27. Saat itu, penjajah Belanda menangkapi tokoh-tokoh perjuangan dan partai yang menolak bekerjasama.

Belanda memenjarakan Soekarno dan melarang Partai Nasional Indonesia.  
Gerakan pendukung kemerdekaan lantas kocar-kacir. Ketika itulah Amir Sjarifuddin berperan penting menyatukan kembali gerakan di bawah Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Dalam periode itu, ia juga aktif merapatkan kelompok Kristen dalam gerakan kemerdekaan. 

Sejarawan Gereja Jan Aritonang mengatakan,”Amir justru melalui partai yang bersifat nasional, Gerindo (Gerakan Indonesia). Di situ ia mengatakan, “Saya ini seorang Kristen tetapi perjuangan saya tidak terutama dimotifasi oleh kekristenan saya, tetapi oleh nasionalisme saya, tetapi saya mau mengajak kawan-kawan saya Kristen untuk juga ikut dalam gerakan kebangsaan menuju Indonesia merdeka. Pernyataan-pernyataan seperti itu yang berulangkali dicanangkan oleh Amir Sjarifuddin membuat ada perubahaan citra. Orang Kristen itu bukan pendukung Belanda yang notabene penjajah, tapi juga turut berjuang.”

Setelah Indonesia merdeka, Amir Sjarifuddin berduet dengan Sutan Sjahrir memegang peranan penting selama agresi militer Belanda. Ia ditunjuk sebagai sebagai menteri penerangan pada Kabinet Sjahrir, September 45 hingga Maret 46. Setelahnya, ia menjabat menteri pertahanan sejak November 45- Januari 48.  

Kembali sejarawan Bonnie Triyana menuturkan,“Salah satu orang pertama yang mendorong kebebasan pers sebagai Menteri penerangan. Sebagai menteri pertahanan, ia orang yang berhasil membangun fondasi angkatan perang kita. Ciri yang diinginkan Soedirman dan Tan Malaka adalah tentara rakyat seperti yang terjadi di Vietnam. Tidak ada jarak dengan ideologi. Penting bagi orang kiri waktu itu, tentara punya kesadaran berada di kaum buruh dan tani, bukan berpihak pada pemilik modal. Itu keinginan ke depannya kan.” 

Tidak mudah menjadi menteri pertahanan pasca perang dunia II. Terlebih lagi, Belanda melancarkan agresi militer ketika Indonesia baru mulai membentuk tentara. Pemerintah yang baru seumur jagung saat itu, belum bisa menyatukan berbagai macam laskar dan belum memiliki cukup persenjataan. Sebagai Menteri Pertahanan, Amir juga mesti mengurus pemulangan tentara Eropa tawanan Jepang di Indonesia.  

Puncaknya, Amir menjadi garda depan kabinet sebagai perdana menteri pada Juli 47 hingga Januari 48. Ia ditunjuk karena dianggap bersih dari fasisme Jepang. Tugasnya ketika itu adalah berunding; agar republik mendapat pengakuan dunia dan sah menjadi negara. 

Sejarawan, Wilson Obrigados berkomentar,”Antara 45-48, kita tahu Sekutu sebagai pemenang perang tidak ingin Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang dianggap punya rekam jejak kerjasama dengan Jepang. Hatta dan Soekarno punya rekam jejak itu. Kenapa kemudian Sjahrir yang menjadi perdana menteri dan digantikan dengan Amir? Karena itu memberi keyakinan negara barat untuk mengakui Indonesia. Untuk berunding dengan pemerintah Indoensia yang baru saja merdeka.  Karena itulah terjadi perundingan Linggarjati dan Renville di zaman Amir dan juga Sjahrir. Mereka adalah pemimpin yang bisa meyakinkan negara pemenang perang dunia II bahwa Indonesia bukanlah kelanjutan negara yang dimpimpin oleh orang-orang yang pro Jepang.”   

Persaingan  berbagai partai politik  dipenghujung tahun 1940-an  menumbangkan karir politik Amir . Partai Masyumi dan PNI yang semula mendukung Perjanjian Renville  antara Indonesia dan Belanda pada 17 Januari 1948 berbalik arah. Merasa tidak lagi dipercaya, Amir menyerahkan mandat sebagai perdana menteri kepada Presiden Soekarno. 

Wakil Presiden Muhammad Hatta diangkat menggantikan Amir Sjarifuddin. Ia berencana mengurangi jumlah tentara. Rencana itu menuai penolakan yang berujung pada peristiwa Madiun, Jawa Timur 1948. Pemerintahan Hatta menuduh PKI berupaya membentuk negara komunis  dan menyatakan perang terhadap mereka. 

Amir Sjarifuddin merupakan salah seorang tokoh PKI. Namun, ia berada di Yogyakarta dalam rangka kongres Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) saat peristiwa Madiun meletus. Ia turut ditangkap beserta beberapa kawannya.

Sekitar tengah malam di kompleks makam Desa Ngalihan, kepala Amir Sjarifuddin ditembak oleh seorang letnan polisi militer. 

Sejarawan Wilson Obrigadus mengatakan, kematian Amir Sjarifuddin mencerminkan semangat perjuangannya  “Amir itu tokoh yang unik ya. Mungkin peristiwa kematiannya yang dramatis 19 Desember 1948 di Ngalihan, Solo menggambarkan sosok Amir Sjarifuddin. Ketika ia dieksekusi sekitar jam 11 malam, ia memegang Injil. Namun, sebelum dieksekusi ia menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Internasionale, lagu kaum sosialis dan lagu Indonesia raya sebagai lambang ia seorang nasionalis. Inilah jiwa Amir, ia seorang Kristen, nasionalis dan sosialis. Inilah tiga keyakinan yang membuat ia berjuang untuk republik ini.” 

Layakah Amir Sjarifuddin menyandang gelar pahlawan nasional?


“Hingga  memang rata. Karena makamnya di luar, kita kenali betul ini makam papi. Pada saat itu kita hanya bisa kasih ranting-ranting untuk tanda salib. Ayah saya masih memiliki ahli waris. Mereka harus tahu di mana dimakamkan kakeknya, kakek buyutnya, cuma saya tidak mendapatkan izin karena saya harus minta izin pada Hankam,”  tutur anak bungsu Amir Sjarifuddin, Helena Luisa. 

Perempuan yang akrab dipanggil Tetty itu merasa putus asa, upaya memperbaiki makam ayahnya yang dirusak pada kisaran paruh 60-an menemui jalan buntu.

Semua bermula  dari gerakan 30 September atau ada pula yang menyebut gerakan 1 Oktober 1965.  Akibatnya 7 petinggi TNI Angkatan Darat jadi tumbal. 

Pemerintah Orde Baru yang dipimpin Soeharto  menuding Partai Komunis Indonesia sebagai dalangnya.  Ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI dibunuh dan ditangkap.  Sebagian besar tanpa diadili. Sejak saat itu ideologi yang berbau  kiri mulai diharamkan. 

Kembali sejarawan Bonnie Triyana menjelaskan,” Orang kiri dan komunis itu seringkali tidak mendapat tempat yang layak dalam buku-buku sejarah. Karena, pertama, peristiwa 65 yang masih kontroversi itu seakan-akan menghabiskan jejak mereka dari sejarah. Menghabiskan peran-peran mereka dalam membentuk republik ini. Termasuk Amir, Amir salah seorang yang dihukum mati karena dituduh berada di belakang peristiwa 48 Madiun. Mereka dihukum mati atas perintah Gatot Soebroto.” 

Pendulum ketidakadilan sejarah itu kini mulai berbalik arah sejak reformasi 1998. Jasa Amir Sjarifuddin yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia mulai mendapat pengakuan. Baru pada 2007 keluarga Amir, atas bantuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia  bisa memugar makam bekas perdana menteri  tersebut. 

“GMKI itu sangat besar menolong kami. Ia melalui Komisi Nasonal Hak Asasi Manusia. Ia bertanya, ibu di mana makam bapak. Karena saya yang tahu, karena saya terakhir yang ke sana, tanda-tandanya sudah berubah dengan dulu-dulu. Dulu ada pendoponya dan buku tamunya dan itu hanya makam yang 11 orang. Itu ketika zaman Soekarno? Iya,” kata Tetty. 

Sebelum rezim Orde Baru berkuasa,  Presiden Soekarno menetapkan sejumlah tokoh kemerdekaan yang berpaham sosialisme dan komunis mendapat pengakuan sebagai pahlawan nasional. Mereka diantaranya  Tan Malaka dan Sutan Sjahrir.

Jelang Kemerdekaan Indonesia ke-68, nama Amir Sjarifuddin  belum ada yang mengusulkan sebagai pahlawan nasional. Direktur Jendral Kepahlawanan Kementerian Sosial Andi Hanindito mengatakan,“Kementerian sosial sudah menerima usulan dari berbagai daerah untuk calon pahlawan nasional. Kami sekarang ini sedang melakukan sidang-sidang untuk melakukan seleksai, seleksi administrasi, riwayat perjuangan dan keabsahan dokumen-dokumen yang dianggap bisa mendukung untuk penetapannya nanti. Dari daftar itu apakah ada nama Amir Sjarifuddin Harahap? Tidak ada.” 

Organisasi Kerukunan Masyarakat Batak (Kerabat) berencana mengusulkan Amir Sjarifuddin sebagai pahlawan nasional. Ketua Umum Kerabat Henry Pandapotan Panggabean menuturkan,”Kelemahan saya sebagai ketua DPP kerabat ini kesulitan biaya dan tenaga. Tetap kami berjuang. Syarat-syarat Kementerian Sosial ini memberatkan tidak secara ekonomi? Tidak juga, tinggal bagaimana kita menghimpun tokoh-tokoh masyarakat, adat dan agama supaya didukung atau diajukan oleh kabupaten tempat ia berangkat dulu. Mungkin kita akan ajak dari tempat dia dulu, dari Sibolga.”  

Namun  sejarawan Bonnie Triyana menyarankan sebaiknya  Amir Sjarifuddin tak perlu ditabalkan sebagai pahlawan nasional.  “Jangan salah, Syarifuddin Prawiranegara kurang hebat gimana itu tokoh? Tapi ia jadi pahlawan baru kemaren karena tentara, penguasa orde baru tidak suka, ia terlibat PRRI dan permesta. Artinya apa? Kontroversi. Kalau nanti ada yang mengajukan ini pahlawan nanti ditolak? Bagimana citra dia sebagai tokoh yang berpengaruh. Misalkan Amir itu hebat, tapi bangunan dan peran dalam sejarah itu runtuh seketika karena tidak memberi gelar pahlawan.” 

Jasa Amir Sjarifuddin bagi republik tambah Bonnie, dapat dikenang lewat penulisan sejarah yang obyektif. “Kita mengalami inflasi pahlawan. Banyak pahlawannya. Itu juga menyempitkan peran seseorang. Akhirnya jadi proyek karena untuk memasukan gelar pahlawan harus ada seminar, buku-buku. Sudahlah, Indonesia masih ada 1000 tahun ke depan, kita masih terus kasih gelar pahlawan setiap tahun, untuk menghindari kontroversi juga sudahi saja. Kita harus menulis sejarah kita dengan baik untuk memperkenalkan seorang tokoh tidak perlu dengan memberi gelar pahlawan. Sebarkan buku yang berimbang. Masyarakat mengakui peran seorang tokoh di masa lalu dari orang yang dia baca dan sejarawan teliti. Apakah Amir seorang pahlawan? Ya,Amir pahlawan. Apakah Amir punya peran? Iya, punya peran. Apakah pemerintah harus memberikan gelar pahlawan? Tidak perlu pengakuan dari pemerintah," tutupnya.