 |
| Ilustrasi Kancil, dari media sosial |
Salah satu grup WhatsApp pada Sabtu (26/9) menyebarkan siaran pers soal pembunuhan Salim alias Kancil. Petani di Pasirian, Lumajang, Jawa Timur itu dibunuh segerombolan preman bayaran yang diperkirakan suruhan kepala desa. Rekannya, Tosan, juga mengalami nasib serupa. Ia te
ngah kritis karena dianiaya. Keduanya menolak tambang pasir karena ancaman kerusakan lingkungan.
Belum sebulan, bentrok lahan juga terjadi di Kebumen. Tentara dengan senjata lengkap menyerbu warga yang melakukan aksi damai. Warga menolak klaim tentara yang memagari tanah pertanian mereka. Tidak ada polisi, BPN dan petugas pemda ketika tentara secara sepihak melakukan klaim tanah warga.
Masih segar di ingatan tragedi Mesuji, Lampung. Ketika konflik lahan berujung pada korban jiwa dengan pemenggalan kepala. Tragedi itu menguak menjadi isu nasional setelah sekelompok warga Mesju mempresentasikan masalah itu di DPR dan mendapat liputan media nasional secara besar-besaran.
Pertengahan September 2015, ketika berkunjung ke Pantai Jetis, Kebumen, saya juga melihat TNI AD memasang patok klaim kepemilikan tanah di sepanjang pesisir. Warga menggunakan tanah itu untuk pertanian dan wisata. Seorang pedagang mengaku patok itu baru dan entah kenapa, AD, memasang patok tersebut. Bukan hanya itu, AD juga membangun kolam pemandian anak di pantai Jetis.
Konflik jelas berpotensi terjadi di mana-mana. Kancil bisa jadi tidak hanya tunggal. Ia akan muncul di banyak tempat. Selama ini, masyarakat sipil sudah menyerukan pengusutan-pengusutan konflik. LBH, Walhi, dan JATAM tak henti-hentinya berteriak. Namun, teriakan tersebut tidak tampak digubris. Gerakan-gerakan dan aksi damai justru disambut dengan kekerasan, seperti di Rembang dan Urustsewu, Kebumen.
Jurnalis-jurnalis di luar ibukota, tempat banyak terjadi konflik lahan, banyak tidak bisa berbuat karena mereka tidak merdeka. Dengan upah kecil, mereka mengandalkan amplop dari narasumber untuk hidup, dan sering untuk menjadi kaya.
Berita-berita nasional, sering kali lupa dengan apa yang terjadi di daerah. Mereka kerap lupa apakah kasus-kasus sudah terselesaikan, kecuali terjadi lagi kekerasan atua bahkan nyawa. Seolah harga sebuah berita adalah tetesan-tetesan darah.
Jakarta, 28 September 2015
Pertengahan September 2015, ketika berkunjung ke Pantai Jetis, Kebumen, saya juga melihat TNI AD memasang patok klaim kepemilikan tanah di sepanjang pesisir. Warga menggunakan tanah itu untuk pertanian dan wisata. Seorang pedagang mengaku patok itu baru dan entah kenapa, AD, memasang patok tersebut. Bukan hanya itu, AD juga membangun kolam pemandian anak di pantai Jetis.
Konflik jelas berpotensi terjadi di mana-mana. Kancil bisa jadi tidak hanya tunggal. Ia akan muncul di banyak tempat. Selama ini, masyarakat sipil sudah menyerukan pengusutan-pengusutan konflik. LBH, Walhi, dan JATAM tak henti-hentinya berteriak. Namun, teriakan tersebut tidak tampak digubris. Gerakan-gerakan dan aksi damai justru disambut dengan kekerasan, seperti di Rembang dan Urustsewu, Kebumen.
Jurnalis-jurnalis di luar ibukota, tempat banyak terjadi konflik lahan, banyak tidak bisa berbuat karena mereka tidak merdeka. Dengan upah kecil, mereka mengandalkan amplop dari narasumber untuk hidup, dan sering untuk menjadi kaya.
Berita-berita nasional, sering kali lupa dengan apa yang terjadi di daerah. Mereka kerap lupa apakah kasus-kasus sudah terselesaikan, kecuali terjadi lagi kekerasan atua bahkan nyawa. Seolah harga sebuah berita adalah tetesan-tetesan darah.
Jakarta, 28 September 2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar